Uang Muka 0 Rupiah Berdasarkan Kalkulator KPR Bank

By Rumah

sandiaga uno Uang Muka 0 Rupiah Berdasarkan Kalkulator KPR BankProgram uang muka atau down payment (DP) Rupiah kembali mengemuka umum waktu Wakil Gubernur DKI Jakarta dipilih Sandiaga Uno menyebutkan, program ini cuma berlaku untuk orang-orang dengan pendapatan Rp 7 juta-Rp 10 juta per bln..

Walau sebenarnya waktu kampanye pilkada lantas, dengan Anies Baswedan, Gubernur DKI Jakarta dipilih, Sandi tidak menuturkan kriteria itu.

Mulai sejak awal dilontarkan, program ini memetik pendapat pro serta kontra. Banyak pihak menyangsikan bagaimana realisasinya di lapangan, walau banyak juga yang mengharapkan jadi fakta.

Mengenai merujuk pada perhitungan kalkulator atau simulasi dari BTN untuk KPR/KPA konvensional, warga DKI Jakarta mesti mempersiapkan dana sebesar Rp 2, 5 juta per bln. jadi cicilan sepanjang 25 th. dengan bunga 8, 75 % per th. serta 13 % floating.

Ini berdasar pada anggapan harga tempat tinggal yang diputuskan yaitu Rp 350 juta serta uang muka Rp 52, 5 juta atau 15 % dari harga tempat tinggal dijamin Pemprov DKI Jakarta. Sesaat plafon yang di setujui yaitu Rp 297, 5 juta.

Dengan keharusan cicilan per bln. Rp 2, 5 juta, pendapatan Rp 7 juta saja masih tetap dinilai tidak penuhi prasyarat perbankan.

Menurut ketentuan BI, angsuran per bln. atau debt service ratio mesti 30 % atau sepertiga dari keseluruhan pendapatan.

Jadi, untuk dapat penuhi prasyarat KPR dengan perhitungan diatas, warga Jakarta diwajibkan mempunyai upah minimum Rp 7, 5 juta.

Oleh karenanya, lumrah saja bila Sandi bukan sekedar mengutamakan program DP 0 Rupiah pada warga berpendapatan Rp 7 juta-Rp 10 juta, namun juga dari tabungan yang dipunyai warga.

DP 0 Rupiah Tidak Baik, Anies-Sandi Disuruh Teruskan Program Ahok

Program uang muka atau down payment (DP) 0 Rupiah yang diusung Gubernur serta Wakil Gubernur DKI Jakarta dipilih, Anies Baswedan serta Sandiaga Uno, tidaklah hal baru di Indonesia.

Sampai kini, pengembang banyak yang memberi gimmick itu untuk menarik konsumen. Pengembang membebaskan konsumen dalam membayar DP sebagai tanggungannya.

” Itu semuanya kan karna iklim ekonomi saat ini tengah bagus, stabil, serta bunga tetaplah. Untuk periode menengah serta pendek memanglah stabil beri pembiayaan, maka dari itu bisalah DP dijamin, ” tutur Dosen Grup Ketrampilan Perumahan Permukiman Sekolah Arsitektur Rencana serta Pengembangan Kebijakan (SKPPK) Institut Tehnologi Bandung (ITB), Jehansyah Siregar pada KompasProperti, Rabu (12/7/2017).

Walau sekian, papar Jehan, hal itu tidaklah program perumahan rakyat yang baik, tetapi untuk tempat tinggal komersial.

Mengerti program itu susah direalisasikan untuk perumahan rakyat, Sandi juga menjelaskan beberapa waktu terakhir kalau DP 0 Rupiah cuma ditujukan untuk orang-orang dengan pendapatan Rp 7 juta-Rp 10 juta.

Hal semacam ini sekalian menyatakan, DP 0 Rupiah tidak berlaku untuk orang-orang berpendapatan dibawah Rp 7 juta.

Menurut Jehansyah, program yang cukup baik direalisasikan di DKI Jakarta jadi kota metropolitan yaitu yang dicetuskan bekas Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama atau Ahok.

” Baiknya (Anies-Sandi) menindaklanjuti program yang di buat Ahok. Dahulu, Ahok katakan di DKI juga akan dibuat 50. 000 unit tempat tinggal susun sewa (rusunawa) untuk membenahi banyak daerah. Mungkin saja hingga 20 tempat katakanlah dalam 5 th.. Itu telah bagus, ” terang Jehansyah.

Dalam satu tempat katakanlah dibutuhkan 2. 000-3. 000 unit, jadi 50. 000 unit dapat dibuat di 20 tempat.

Tetapi, hingga saat ini, program ini belum juga dapat realisasikan, hingga juga akan susah bila menginginkan membenahi lokasi lewat cara menggusur.

Jehansyah memberikan, untuk dapat menggusur, diperlukan ketersediaan rusunawa. Sedang unit rusunawa yang ada saat ini sangatlah sedikit hingga diperlukan ” pengusiran ” penghuni dari rusunawa terlebih yang dinilai tidak memiliki hak tinggal disana.

” Penghuni rusunawa digusur lalu dihitung umpamanya ada 30 unit kosong, nyatanya yang terkena gusur 200 kepala keluarga (KK). Jadi di buat seleksi yang ketat, ” tambah Jehansyah.

Hal itu jadi pekerjaan tempat tinggal Pemerintah Propinsi DKI Jakarta untuk menyedikan rusunawa di 20-25 tempat serta meliputi 2. 500 unit.

Dengan luas minimum 5 hektar, rusunawa yang dibuat dapat seperti Kalibata City. Tetapi, baiknya, anjuran Jehansyah, tidaklah terlalu mengikuti Kalibata City karna terlalu padat dengan jumlah tempat tinggal menjangkau 8. 000 unit.

Dengan gaji 7 juta/bulan, maka menggunakan jasa service mesin cuci bukan hal yang sulit bagi mereka.