Grup Budi Minta Maaf, Cari Apple iPhone Black Market

By Gadget

%name Grup Budi Minta Maaf, Cari Apple iPhone Black Market

"UU Nomor 9 tahun 1961 pasangan ini karena itu tidak relevan, terutama yang berkaitan dengan hak-hak donatur, serta peran masyarakat untuk menjaga mata pada tindak kriminal yang berkaitan, hukuman dan denda bagi mereka yang melanggar, dan lain-lain. Selain itu, tidak dalam antisipasi dari revolusi digital hari ini, termasuk efektivitas media sosial di jet dana sosial, "katanya.

Revisi undang-undang yang mengatur periode koleksi, antara lain hal-hal, hak dan kewajiban dari penyelenggara, hak donor, pembatasan dan pengawasan Direktur Lembaga.

Cak Budi Minta Maaf, pasukan polisi proses berikutnya Mensos. Cak Budi disebut Khofifah Indar Parawansa Menteri Urusan Sosial untuk memberikan penjelasan atas pertanyaan Toyota Fortuner mobil pembelian dan iPhone 7 black market dari uang sumbangan. Proses selanjutnya diminta untuk menyerahkan polisi Khofifah.

"Ini adalah untuk memberikan kepastian hukum pada penghimpunan dana masyarakat, memegang penyelenggara maupun perlindungan kepada para donor," Khofifah mengatakan dalam sebuah pidato tertulis kepada wartawan, Kamis (5/5/2017).

Khofifah kata kepolisianlah yang memiliki kekuatan untuk memeriksa aliran dana sumbangan dikumpulkan oleh Grup. Langkah ini sangat penting untuk menelusuri dan memastikan bahwa ada tidak ada sumbangan tidak diperbolehkan.Klik di sini untuk informasi smartphone terbaru untuk berbagai kebutuhan.

"Pertanyaan selalu telah ditetapkan, mengakui tindakannya dan meminta maaf. Namun, proses selanjutnya adalah untuk menjadi domain polisi, "katanya.

wpios 3 1 iphone enhanced stats Grup Budi Minta Maaf, Cari Apple iPhone Black Market

Khofifah mengatakan donor apa adalah satu-satunya yang tentunya membahayakan. Donor yang menyumbangkan uang mempercayakan uang untuk memberikan kepada orang miskin, tetapi sebaliknya disalahgunakan.

Tindakan mutlak selama ini adalah bertentangan dengan undang-undang nomor 9 tahun 1961, yang adalah tentang mengumpulkan uang atau barang. Dalam undang-undang tidak diperbolehkan untuk individu penggalangan dana masyarakat/Pribadi/Perorangan, baik dalam bentuk uang atau barang.

"Itu mungkin hanya sebuah organisasi sosial dan disesuaikan dalam lingkup ditargetkan donor, seperti tingkat kabupaten/kota, propinsi atau negara dan harus memperoleh izin. Hukum telah lama diterbitkan pada tahun 1961, tetapi masih berlaku dan tidak telah dicabut, "kata Khofifah.

Oleh aturan, pelanggar Act 9 tahun-1961 diancam pidana kurungan maksimum 3 bulan dan denda Rp 10 ribu. Hari ini, Kemensos akan melakukan tes umum untuk memeriksa aturan-aturan.